Keoknya Rupiah: Darurat Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Ada dua kejadian aktual yang mengantarkan saya pada tulisan ini. Kejadian pertama, tren terus melemahnya nilai tukar mata uang kebanggaan kita Rupiah atas Dolar Amerika. Pertengahan minggu lalu, kurs nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp 14.999. Nilai yang sangat tinggi. Nilai ini telah melampaui rekor tertinggi kurs yang terjadi pada awal kuartal keempat tahun 2014, waktu itu nilai tukar rupiah sempat bertengger pada level 14.700.

dolar menguatSebagai implikasi, berbagai dampak negatif dari naiknya harga dolar telah mengintai di depan mata. Salah satu dampak masif yang nyata tentu saja adalah ancaman kenaikan harga BBM. Sebab komoditas sentral berefek domino ini sebagian besar pasokannya masih diimpor (dan karenanya dibeli dengan USD). Sehingga, dengan naiknya harga dolar, maka beban pemerintah untuk menyediakan BBM membengkak, dan menaikkan harga BBM tak ayal menjadi opsi kebijakan yang nyata. Hayo kon, hayo kon.

Jika kalian adalah anak kost tulen yang mobilitasnya hanya sebatas kost-kampus dengan berjalan kaki –sehingga tak cukup ciut dengan ancaman naiknya harga BBM–, jangan salah, Ind*mie juga termasuk barang yang harganya terancam naik loh, ini karena gandum sebagai bahan baku makanan pokok kalian ini, 100% masih diimpor. Mamam, sekarang udah ciut kan!

Beranjak pada kejadian kedua: korupsi massal bin berjamaah oleh para anggota DPRD Kota Malang. Tak tanggung-tanggung, 41 dari 45 keseluruhan anggota dewan Kota Apel dicokok KPK karena dugaan gratifikasi. Sangat memprihatinkan. Saking banyaknya anggota DPRD yang ditahan KPK, sampai-sampai roda kegiatan pemerintahan kota sempat berpotensi lumpuh karenanya. Duh biyuung!

Hal yang menjadi ironi adalah, kasus korupsi berjamaah di lingkungan DPRD ini bukan yang kali pertama terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga ditemukan di pada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Kasus waktu itu bahkan lebih parah dalam hal banyaknya pihak yang terlibat, total sebanyak 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dijerat KPK dengan sangkaan penerimaan suap. Ckckck, jan tenan.

Maka, dari dua kasus korupsi berjamaah ini, rasanya sulit untuk tidak menggeneralisir bahwa pemerintahan kita masih jauh dari predikat bersih dan akuntabel. Terlepas dari gencarnya KPK menindak praktik korupsi, namun sepertinya perilaku keji ini masih menjadi kebiasaan bagi sebagian (besar) pejabat negara kita yang sulit untuk ditinggalkan.

Lantas, apa hubungan antara keoknya rupiah dan korupsi berjamaah ini?

Jika ditelaah lebih dalam, terus melemahnya mata uang kita relatif terhadap dolar AS salah satunya disebabkan oleh masih korupnya penyelenggaraan pemerintahan kita. Bagaimana bisa demikian? Benang merahnya adalah pengelolaan pajak.

Adalah rahasia umum bahwa tidak sedikit dana/harta kepunyaan orang Indonesia yang disimpan mengendap di luar negeri. Konon jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah (itu kalau dibeliin samyang dapet berapa mangkok yah), jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN tahunan negara kita saat ini yang berada di kisaran Rp 2.200-an triliun. Hal ini lah yang menjadi latar belakang utama dari kebijakan tax amnesty yang diluncurkan pada tahun 2016 lalu. Para pemilik potensi devisa negara tersebut diberi insentif pajak, dirayu agar mau menarik dana gemuknya tersebut ke dalam negeri melalui skema repatriasi aset.

Namun pada kenyataanya, capaian program tax amnesty tak terlalu memuaskan. Diwartakan Jawa Pos*, per Desember 2017, program repatriasi tax amnesty hanya mampu ‘memulangkan’ 147 triliun. Nominal yang relatif kecil, mengingat potensi target program keseluruhan mencapai ribuan triliun. Hal ini cukup bikin garuk-garuk kepala, sebab klaim pemerintah sebelumnya terus-menerus menyatakan bahwa ketiadaan program pengampunan pajak adalah faktor utama dari tak kunjung kembalinya dana gemuk tersebut ke dalam negeri sampai saat ini.

Jika serangkaian insentif pajak hanya membuat para pemilik dana di luar negeri bergeming, padahal faktanya kebanyakan negara tempat mereka menyimpan dana juga mewajibkan pembayaran pajak, maka cukup beralasan kalau kita menyimpulkan bahwa masalah utamanya terletak pada public distrust yang melekat pada pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk mengelola pajak.

Kita tahu betapa sentralnya peran pajak dalam perekonomian. Pajak adalah komponen utama terbesar pendapatan negara yang membentuk APBN (85% sumber pendapatan APBN 2018 bersumber dari pajak), yang ujung-ujungnya melalui skema penyaluran dana dari pusat ke daerah, (pajak) juga signifikan membentuk postur APBD.

Bagi para pemegang dana di luar negeri, kasus korupsi seperti yang terjadi di lingkungan DRPD Malang yang bermain dengan APBD ini merupakan argumentasi kuat bagi mereka untuk tidak mempercayakan pengelolaan dana pajak yang dikenakan pada aset mereka, jika mereka memulangkan dananya ke tanah air. Mereka tak rela (yo pancen, siapa pula yang rela) pajak yang dibayarkan hanya menjadi bahan bancakan yang dibagi-bagi antar penyelenggara pemerintah, alih-alih dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan membangun negara. Kui pajak opo tumpeng, bos?

Padahal, jika dikaitkan dalam konteks melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, setidaknya terdapat dua benefit luar biasa besar jika aset-aset gemuk belum berwujud rupiah tersebut berhasil dipulangkan. Pertama, dengan diparkirnya aset-aset tersebut di tanah air, maka otomatis akan meningkatkan stok devisa dalam negeri. Selain dapat digunakan untuk membayar kebutuhan impor, hal ini juga meningkatkan penawaran atas Dolar AS.

Manfaat kedua yang lebih fundamental datang dari pajak atas aset tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini Pemerintah rutin menambah utang untuk membiayai APBN yang masih defisit, yang selanjutnya hal ini juga menjadi pos pengeluaran devisa pada saat mencicil utang. Nah, pemasukan tambahan pajak dari repatriasi aset jika berhasil dengan cemerlang dapat menghapus keperluan utang, dan bahkan bisa lebih membahana lagi akan membuat perekonomian negara kita semakin berdaulat (dengan pemanfaatan APBN yang lebih besar).

Pada akhirnya, pergerakan harga dolar sejatinya ‘hanya’ mengikuti hukum ekonomi sederhana: permintaan dan penawaran. Karenanya, naiknya harga dolar yang terjadi saat ini mengindikasikan bahwa tingkat permintaan atas dolar lebih tinggi daripada penawarannya. Dan seperti yang telah kita diskusikan di atas, pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu koentji untuk mendongkrak penawaran atas dolar AS, yang pada tataran selanjutnya akan berperan menguatkan rupiah atas dolar.

Maka dari itu, dua kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan–dan sudah terlanjur terjadi—ini agaknya dapat menjadi pengingat,  bahwa saat ini kita telah memasuki masa di mana kita secara darurat membutuhkan pemerintahan, penyelenggara negara yang bersih dan akuntabel.

Jayalah perekonomian Indonesia!

***
*) https://www.jawapos.com/ekonomi/17/11/2017/dorong-pelaporan-wajib-pajak-pemerintah-siapkan-tax-amnesty-jilid-ii

Iklan

About pararawendy

Once A Dreamer, Always Be The One Lihat semua pos milik pararawendy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: